UPACARA HARI KEBANGKITAN NASIONAL 20 MEI 2024
- Detail
- Diterbitkan: Selasa, 21 Mei 2024 10:14
- Ditulis oleh Admin

Padang Panjang - Senin, 20 Mei 2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang Selenggarakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024.




Padang Panjang - Senin, 20 Mei 2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang Selenggarakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024.

Kamis, 16 Mei 2024 Perwakilan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang bersama dengan Pengadilan Agama Padang Panjang,

Padang Panjang - Senin s.d. Selasa, tanggal 22 s.d. 23 April 2024 Tim Assesor dan Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Padang Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Repost dari Laman Berita Website Resmi Mahkamah Agung RI :
Jakarta – Humas : Kita semua bersyukur akhirnya berkat ridha Allah dan ikhtiyar maksimal dari kita semua, permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dapat dilakukan sepenuhnya secara elektronik, terhitung mulai akta pengajuan kasasi/peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara Sosialisasi Nasional dan Peluncuran Awal Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, pada Jum’at 26 April 2024, bertempat lantai 12 gedung Mahkamah Agung. Lebih lanjut Ketua MA mengatakan norma pengajuan kasasi/PK secara elektronik telah dirumuskan pada tahun 2022 yang lalu melalui Perma Nomor 6 Tahun 2022. Selaku Ketua Mahkamah Agung, Saya juga telah menerbitkan petunjuk teknis dari Perma tersebut pada tahun 2023 dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Senin, Tanggal 1 April 2024, dilaksanakan Sosialisasi Program AMPUH dan SIPACU oleh Pengadilan Tinggi Padang yang diikuti oleh Seluruh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Admin AMPUH se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.
JDIH Mahkamah Agung memuat kumpulan dokumen elektronik salinan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebijakan yang berlaku
…